Park Chung Hee adalah sosok fenomenal di Korea Selatan. Berbagai kebijakannya sejak kemerdekaan Korea dari Jepang menuai banyak kontroversi.
Meski dikenal sebagai diktator, ia masih dianggap sebagai presiden terbaik yang pernah memimpin Korea Selatan.
Hasil kepemimpinannya dapat dilihat dalam banyak hal: pemulihan ekonomi negara, pembangunan jalan tol Gyeongbu, pembangunan desa (saemaul undong), untuk mengubah konstitusi.
Di balik kemajuan yang diraih, ternyata ada ancaman besar yang mengancamnya hingga akhir hayatnya. Jadi bagaimana Park Chung Hee bertindak saat memimpin negaranya?
Baca juga: Mengenal Nicolas Jacques Conte, Sosok Ilmuwan Penemu Pensil Modern
Tidak banyak orang yang mengerti pikirannya
(foto: apjjf)
Ketika Park Chung Hee mulai sebagai presiden, Korea Selatan masih jauh dari kemajuan dalam segala hal. Bahkan negaranya masih mengalami krisis ekonomi pasca Perang Korea tahun 1953.
Mengenai kebijakan pembangunan negara, pemikirannya seringkali dianggap sangat orisinal, terlalu berani, dan tidak mudah dipahami oleh orang lain.
Salah satu ide kontroversialnya adalah ketika ia membuka peluang kerja sama perdagangan antara Korea Selatan dan Jepang.
Kebijakannya awalnya ditentang banyak pihak karena negaranya terpaksa harus bekerjasama dengan negara-negara yang pernah menjajahnya.
Kebijakannya adalah fondasi kemajuan ekonomi Korea Selatan
(foto: pinterest)
Setelah perjanjian di bidang ekonomi dengan Jepang ditandatangani, Korea Selatan mendapat pinjaman modal sebesar US$ 200 juta dari Jepang.
Saat itu fokusnya adalah memperbaiki beberapa industri besar yang masih dikuasai oleh chaebol atau konglomerat Korea. Tak hanya itu, Jepang juga memberikan bantuan dari pakar teknologi.
Dan Sneyder, seorang profesor Stanford University, mengatakan bahwa pinjaman besar dari Jepang saat itu merupakan bibit bagi pertumbuhan industri Korea Selatan seperti sekarang ini.
